HOT NEWS : SERTIFIKASI GURU AKAN GANTI KEMASAN, INI PENJELASANNYA !

Liputan guru - Liputan terbaru kali ini terkait dengan sertifikasi yang akan diganti kemasannya. Seperti apakah penjelasannya? Berikut liputannya untuk Anda semua....

Setelah rencana penerapan single salary (gaji tunggal), lagi-lagi guru dibuat cemas. Karena tunjangan sertifikasi guru (TPG) sepertinya di ujung tanduk. Kabar beredar, Kemendikbud berencana menghapus TPG tersebut dan diganti menjadi program resonansi finansial 2017. Seperti apa kebenarannya?

Safarudin, Kepala SMA Sriguna Plaju, kemarin, datang ke Dinas Pendidikan Sumsel. Dia sedang ada urusan. Di tengah waktunya menunggu, dia berkeluh kesah soal dana sertifikasi. “Rumornya bakal dihapus lalu diganti. Kami sekarang dalam kebingungan,” ujarnya.

Maklum, dana sertifikasi sedikit banyak membantu perekonomian guru PNS maupun honorer bersertifikasi. Karena mereka menerima tunjangan satu bulan gaji untuk guru PNS dan honorer Rp1,5 juta per bulan yang dibayar setiap triwulan sekali. “Besaran sertifikasi itu tergantung golongan juga,” ujar pria yang mengajar di SMPN 24 ini.

Baca juga : ALHAMDULILLAH, TKD GURU SMA/SMK AKAN DINAIKKAN SEBESAR RP 2 JUTA

Kepala SD Negeri 117 Palembang, Toman Siregar SPd menjelaskan sepengetahuannya, TPG itu tidak dihapus tetapi diganti. “Kalau kami tidak masalah, yang penting hasilnya sama saja,” ujarnya, tadi malam. Pada prinsipnya, kebijakan apapun yang diterapkan, para guru menurut saja.

“Sejauh ini belum ada surat edaran mengenai nasib sertifikasi. Tunjangan sertifikasi juga tetap dibayar,” terangnya. Dia mengakui kabar ini sudah cukup lama berembus. Membuat para guru resah. “Tapi selaku kepsek saya coba redam kecemasan itu. Saya minta guru sekolah tetap konsentrasi dan mengajar dengan baik. Sekarang ini yang utama mengurusi pendidikan anak negeri,” tegasnya. Memang, lanjut Toman, tunjangan sertifikasi sangat membantu perekonomian guru. “

Kepala SMAN 1 Unggulan Muara Enim Darmadi berharap jika benar ada kebijakan baru dari pemerintah, jangan sampai merugikan para guru, terutama yang sudah bersertifikasi. “Kita harap kebijakan baru bisa mengayomi guru yang belum bersertifikasi. Intinya, kesejahteraan guru harus terus diperhatikan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, memang banyak beredar kabar Mendikbud akan menghapus program sertifikasi. Menggantinya dengan program baru resonansi finansial. Jadi, maksudnya guru akan mendapat tunjangan profesi secara otomatis dan berkala tanpa perlu melewati sertifikasi. Namun untuk besaran nilainya ini yang masih menjadi pertanyaan.

Terkait isu itu, Kepala Disdik Sumsel, Widodo MPd langsung membantahnya. “Itu (sertifikasi dihapus, red) kata siapa? Tidak dihapus, tapi ditata ulang agar maksudnya sampai,” jelas dia, kemarin. Evaluasi ini targetnya untuk meningkatkan kinerja guru karena selama ini pemberian dana sertifikasi belum sepenuhnya maksimal.

Baca juga : ALHMADULILLAH, PNS BAKAL DAPAT THR LAGI

Pihaknya juga melihat, persyaratan mendapatkan sertifikasi itu juga mempersulit. “Guru harus menyelesaikan portofolio, mengikuti pendidikan pelatihan, dan lainnya,” kata dia. Namun kenyataanya, guru yang sudah lulus sertifikasi pun belum tentu lebih baik dari yang belum sertifikasi. Untuk itu, pemerintah perlu evaluasi kembali agar kinerja guru bisa lebih baik. “Untuk teknisnya saya belum bisa bicara, sebelum ada petunjuk teknis (juknis). Yang jelas sekarang sedang mempersiapkan aturan untuk itu (sertifikasi, red),” tandas dia.
Kepala Disdik OKU Selatan, Zulfakar menegaskan lebih tepat sertifikasi itu hanya ganti kemasan, namun produk di dalamnya tidak jauh berbeda dengan sertifikasi. “Memang kami mendapat informasi sertifikasi dihapus, tetapi sepertinya tidak ada perbedaan. Hanya ganti judul saja,” terangnya. Dia mengaku, namanya dalam bentuk resonansi finansial. Di program itu tetap ada tunjangan yang diberikan, hanya beda mekanisme penilaian guru mendapat sertifikasi dan pencairan dana secara berkala.

“Kalau ditelaah tetap saja tujuannya untuk kesejahteraan guru seperti selama ini disalurkan pemerintah melalui TPG. Biasa berganti pimpinan, ganti produk kemasanya,” terangnya. Untuk edaran resmi, lanjut dia, hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk perubahan menjadi resonansi finansial tersebut. “Kami masih menunggu kebijakan itu seperti apa aplikasinya,” tegasnya. Yang jelas jika turun petunjuk pelaksanaan, pihaknya siap melaksanakannya. Di OKUS sendiri, jumlah guru penerima TPG ada 1.111 guru. “Untuk jumlah dana saya tidak tahu persis,” terangnya.

Kepala Disdik Muara Enim, Drs Muzakar MPd justru menyambut positif pergantian sertifikasi selagi maksudnya tetap sama. “Saya kira program baru yang akan dilakukan cuma ganti nama saja. Tapi bedanya, juga mengupayakan supaya guru yang belum mendapat sertifikasi bisa diperhatikan kesejahteraannya,” jelasnya.

Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumsel, Syafitri Irwan menegaskan, pihaknya selalu institusi vertikal menerima surat edaran sertifikasi tunjangan guru dan dosen harus tetap diberikan. “Ini amanat undang-undang guru dan dosen,” tegasnya. Asalkan syarat dan ketentuan serta guru yang sudah disertifikasi sudah dipenuhi. “Dananya ada, tinggal menunggu pencairan,” tandas dia.
Sementara, Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto SPd MM, menegaskan menghapus tunjangan sertifikasi tidak segampang yang dibayangkan. “Guru jangan resah dengan isu sertifikasi dihapus, karena itu tidak benar,” terangnya, kemarin. Pasalnya, sertifikasi sudah menjadi amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. “Menteri tidak bisa melakukan penghapusan mengingat itu diatur UU,” cetusnya.
Yang isinya, bahwa UU membahas penghargaan yang harus diberikan kepada guru, salah satunya tunjangan sertifikasi. “Ini penghargaan dari Pemerintah,” ucapnya. Nah, jika sertifikasi benar-benar mau dihapus, pemerintah tentu harus mencabut dulu UU yang ditetapkan. “Apa pun bentuk namanya, jangan sampai terjadi,” tegasnya.

Dia meminta pemerintah bisa meluruskan informasi yang sebenarnya, jangan sampai jadi simpang siur. “Jangan dunia pendidikan tidak nyaman bagi guru. Kemajuan pendidikan di Indonesia tak lepas dari kesejahteraan yang diterima guru, termasuk dana sertifikasi merupakan salah satu memotivasi para guru untuk lebih profesional lagi memberikan pendidikan,” tegasnya.

Baca juga : KEMENDIKBUD : BERITA SERTIFIKASI GURU DIHAPUS ADALAH KABAR BURUNG, INI PENJELASANNYA....

Diakuinya, PGRI akan memperhatikan serta memperjuangkan nasib para guru demi kemajuan dunia pendidikan. “Masih banyak program-program yang belum terselesaikan, salah satunya Indonesia ini mempunyai dualisme kurikulum, yakni Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13),” tegasnya. “Kurikulum saja belum rampung, ini malah sertifikasi mau dihapus,” katanya. Saat ini, lanjut dia, total guru di sumsel ada sekitar 110 ribu negeri/swasta. Dia menyebut sekitar 70 persen sudah bersertifikasi. Artinya masih banyak juga guru yang belum.

(Sumber : sumeks.co.id)

Itulah liputan seputar sertifikas. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat Anda yang telah berkunjung.

LIKE & SHARE